Ekonomi Syariah : Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Islam

PENDAPATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

GNP adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu negara selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Terdapat 3 pendekatan dalam mengukur besarnya GNP, yakni dihitung berdasarkan (Nopirin, 2000) :

1.      Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa

2.      Nilai barang dan jasa akhir

3.      Dari pasar faktor produksi dengan menjumlahkan penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi ( upah + bunga + sewa +  keuntungan )

A.                Keberatan Terhadap Penggunaan GNP

Penggunaan GNP untuk mengukur pendapatan nasional, kurang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Berikut beberapa alasan mengapa GNP kurang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa :

a.       Umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, tidak tercakup dalam GNP.

b.      GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat (leisure time), padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan.

c.       Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan.

d.      Masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya menghasilkan polusi air maupun udara. Ini jelas akan merusak lingkungan. Banyak warga disekitar pabrik akan sakit, sehingga itu berarti membuat kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Dari empat contoh di atas cukup jelas bahwa GNP sesungguhnya sulit digunakan untuk mengukur pendapatan nasional yang sekaligus dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa (Nopirin, 2000)

B.                 GNP Dalam Perspektif Islam

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian falah ini. Al- Falah dalam pengertian islam mengacu kepada konsep islam tentang manusia itu sendiri. Dalam islam, esensi manusia ada pada rohaniahnya. Karena itu, seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik jasadiyah melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia (Mannan, 1984).

Konsep ekonomi kapitalis yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan angka GNP, jelas akan mengabaikan aspek rohani umat manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ini akan mengarahkan manusia pada konsumsi fisik yang cenderung hedonis sehingga menghasilkan produk-produk yang dilempar ke pasaran tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi aspek kehidupan lain.

Cara berfikir semacam ini akan membawa umat manusia kedalam situasi berlakunya hukum rimba, yakni siapa yang kuat dialah yang akan  menang (survival of the fittest). Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Ekonomi islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam (Mannan, 1984). Setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias.

Empat hal tersebut adalah :

1.      Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga

Kendati GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output perkapita. GNP tidak mapu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya, kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Padahal kegiatan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan individu. Di dalam penghitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok (Mannan, 1984). Maka untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah.

2.      Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan

Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimana pun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola sevara subsiten ke dalam penghitungan GNP. Subsisten ini, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam percaturan perekonomian dunia. Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari  sektor subsisten ini, jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar dan disinilah inti masalah dari distribusi pendapatan.  

3.      Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islam

Adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai presentase total konsumsi. Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Prof. William Nordhans dan James Tobin dengan Measure for Economic Welfare (MEW), dalam konteks ekonomi barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya bergantung pada tingkat konsumsinya. Meski MEW ini diukur dalam konteks barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami.

4.      Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antarsaudara dan sedekah

Adalah penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antarsaudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktifitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut.

C.    Peranan Sektor Publik Dalam Perekonomian

Kewajiban merealisasiakn falah, pada dasarnya merupakan tugas seluruh ekonomic agen, termasuk pemerintah dan masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselengarakan dengan baik oleh pasar, sehingga mengharuskan adanya peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Disamping pemerintah, masyarakat harus berperan langsung. Terdapat fenomena market failure, goverment failur, dan, citizen failur, yaitu kegagalan sektor-sektor ini dalam mencapai solusi optimum bagi permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk merealisasikan falah hanya dengan bertumpu pada salah satu sektor. Pasar, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak dan bekerja bersama (ta’awun) dalam menyelenggarakan aktifitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat.

Pasar pada hakikatnya adalah wahana untuk mengekspersikan kebebasan individu dalam berniaga, yang tentu saja lebih didorong dalam motif-motif mencari individual. Oleh karena itu, aktifitas-aktifitas perekonomian yang bersifat kolektif/publik dan atau aktifitas tidak bermotif keuntungan material tidak bisa diselenggarakan oleh pasar terdapat fenomena yang disebut sebagai kegagalan pasar dimana mekanisme kerja pasar memang tidak dapat (gagal) untuk menyelesaikan beberapa permasalahan penting dalam perekonomian.

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiki fungsi dasar sama, yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan falah.

D.    Peran Pemerintah dalam Perekonomian

   Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi islam adalah mencapai falah yang  direalisasikan melalui optimasi maslahah. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah mencipatakan kemaslahahan bagi seluruh masyarakat. Menurut Al-Mawardi tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan duniawi. Sementara menurut Ibn Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Teks Al-Qur’an dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan melalui pasar maupun bukan pasar. Peran-peran tersebut, yaitu sebagai berikut:

1.      Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik

2.      Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik.

3.      Menggali pemasukkan untuk membiayai adminstrasi publik dan tugas-tugas pemerintah.

4.      Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya.

5.      Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi kekayaan/pendapatan.

6.      Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan niali dan prisip Islam.

E.     Peran Masyarakat Dalam Perekonomian

1)   Peran Masyarakat Pada Masa Islam Klasik

Sejarah masyarakat Islam klasik telah memberikan potret yang indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar, baik dalam penyediaan barang maupun jasa, selama periode Rasulullah Saw, maupun Khulafaurrasyidin. Masjid yang pertama kali dibangun umat Islam di Madinah dibangun dengan dana dan tenaga masyarakat (Muhajirin dan Anshar), demikian juga fasilitas publik lainnya. Berbagai bentuk sumbangan masyarakat misalnya, infak, shadaqoh. Zakat, dan wakaf merupakan sumber pemasukan yang signifikan bagi negara. Hal seperti ini terus berlangsung pada masa Khulafaurrasyidin dan sesudahnya, meskipun pemerintah (melalui baitul mal) juga memiliki peranan yang penting.

2)   Rasionalitas Peranan Masyarakat

Pentingnya peran masyarakat dalam perekonomian adalah sama dengan sektor lainnya, yaitu pasar dan pemerintah. Beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat ini yaitu sebagai berikut:

a.    Konsekuensi Fardhu Kifayah

fardhu kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat dimana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa, sementara jika telah dilaksanakan (bahkan hanya oleh satu orang pun) maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Meskipun pemerintah terkadang dapat berperan lebih efektif dibandingkan masyarakat secara langsung, tetapi masyarakat terlepas dari tanggung jawab ini.

b.   Adanya Hak Milik Publik

Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam, seperti waqaf. Kekayaan waqaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa, karenanya waqaf  merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa.

c.    Kegagalan Pasar

Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran di mana mensertakan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan (tradeble). Komoditas seperti ini harus memiliki suatu harga (priceble), sedangkan untuk memiliki komoditas seperti ini otomatis harus bisa diukur.

d.   Kegagalan Pemerintah

·         Pemerintah sering kali tidak berhasil mengidentifikasikan dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat.

·         Pemerintah juga sering kali memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat efektifitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi dan politik.

·         Keterlibatan pemerintah sering kali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehinggga justru menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat secara langsung.

3)   Ruang Lingkup Dan Instrumen Peranan Masayarakat

Peranan masyarakat dalam perekonomian meiliki lingkup yang luas. Aktivitas ini mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik.

Peran masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal berikut:

a)         Menjaga kebutuhan ekonomi keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diluar sistem ekonomi pertukaran dalam pasar maupun pemerintah. Ajaran Islam mewajibkan kepala keluarga untuk bertanggung jawab atas nafkah seluruh keluarga serta mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga serta mengatur hak dan kewajiban seluruh keluarga, sehingga tercipta suatu keluarga harmonis. Keluarga juga memiliki kewajiban untuk turut menjaga kesejahteraan famili dan tetangga dilingkungannya.

b)         Mengelola ZIS

Zakat, infaq, sedekah (ZIS) memiliki peranan penting dalam penyediaan barang dan ajsa, baik barang publik maupun barang privat. Adanya ZIS telah menyediakan dana yang murah bagi pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Islam telah mengatur kewajiban zakat dan sasaran pemanfaatannya secara pasti, karena zakat memiliki dampak ekonomi yang lebih pasti pula. Sementara itu tidak terdapat pengaturan yang detail tentang infaq dan sedekah, sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaanya. Dalam realitas, banyak kegiatan dan fasilitas ekonomi yang disediakan dengan menggunakan pembiayaan dari infak dan sedekah ini. Penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat banyak dibiayai dari dana ini.

c)      Menyediakan Pelayanan Sosial

Penyediaan layanan-layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan umum dan keagamaan, advokasi dan perlindungan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan berbagai bentuk layanan jasa lainnya, banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jasa-jasa yang disediakan oleh pasar atau akan lebih murah jika dilakukan oleh masyarakat. Beberapa kebutuhan masyarakat, misalnya pendidikan keagamaan atau advokasi perlindungan lingkungan hidup, tidak dapat disediakan oleh pasar karena secara natural memang tidak terdapat insentif material bagi pelaku pasar. Penyediaan berbagai pelayanan sosial oleh masyarakat akan berbiaya lebih murah dibandingkan jika disediakan oleh pasar atau pemerintah sehingga efektif jika diorientasikan untuk pelayanan bagi kelompok miskin.

d)     Pengelolaan Waqaf

Waqaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Waqaf adalah salah satu bentuk kekayaan yang secara hukum diberikan kepada publik, meskipun pengelolaannya kemungkinan dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sendiri. Pada dasarnya, waqaf dapat mengambil bentuk kekayaan apa saja sepanjang dapat memberikan keuntungan ekonomi atau manfaat lainnya bagi masyarakat. Pemanfaatan kekayaan waqaf juga tidak terbatas pada aktivitas tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan utnuk aktivitas publik dalam bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dinto4ever.blogspot.com/2013/06/pendapatan-nasional-dalam-perspektif.html?m=1

Indonesia-syariah.blogspot.com/2011/04/pendapatan-nasional-dalam-teori.html?m=1

Mustafa Edwin Nasution, M.Sc., MAEP., Ph. D., et al, Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam, Jakarta : Kencana, 2010

241289keyfiah.wordpress.com/2011/07/06/peranan-sektor-publik-dalam-perekonomian/